Terungkap Keretakan Jokowi dan Megawati, Disebut Soal Pencapresan Ganjar Pranowo dan Soal Cawapres

Elbagus, Jakarta
Keretakan hubungan Presiden Jokowi dengan Megawati Soekarnoputri tampaknya semakin nyata.

Presiden Jokowi telah memberikan sinyal bakal mendukung Prabowo Subianto dalam Pilpres 2024 nanti.

Keretakan hubungan Jokowi dengan Ketua Umum PDIP ternyata terkait pengusungan Ganjar Pranowo sebagai Capres 2024.

Lalu, keretakan itu semakin parah dengan penolakan PDIP terhadap Timnas Israel di Piala Dunia U20 yang mengakibatkan Indonesia mendapatkan sanksi dari FIFA dan status Indonesia sebagai tuan rumah dicabut kemudian dipindahkan ke Argentina.

Sebuah wawancara terbaru terkait keretakan hubungan Jokowi dengan PDIP terungkap di media Singapura.

Politisi senior PDIP yang menolak disebutkan namanya menyampaikan kepada media The Straits Times bahwa Jokowi sangat kecewa karena hampir tidak dilibatkan oleh Megawati dalam keputusan pemilihan Ganjar sebagai capres.

Jokowi disebutkan sangat terkejut tidak menyangka deklarasi pencapresan Ganjar dilakukan pada 21 April.

Lalu, keretakan itu semakin parah dengan penolakan PDIP terhadap Timnas Israel di Piala Dunia U20 yang mengakibatkan Indonesia mendapatkan sanksi dari FIFA dan status Indonesia sebagai tuan rumah dicabut kemudian dipindahkan ke Argentina.

Sebuah wawancara terbaru terkait keretakan hubungan Jokowi dengan PDIP terungkap di media Singapura.

Politisi senior PDIP yang menolak disebutkan namanya menyampaikan kepada media The Straits Times bahwa Jokowi sangat kecewa karena hampir tidak dilibatkan oleh Megawati dalam keputusan pemilihan Ganjar sebagai capres.

Jokowi disebutkan sangat terkejut tidak menyangka deklarasi pencapresan Ganjar dilakukan pada 21 April.

Sumber kedua, seorang politisi yang berbicara kepada The Straits Times dengan syarat anonim, menyampaikan kedongkolan Jokowi semakin meninggi setelah dua nama yang disodorkannya sebagai calon wakil presiden (cawapres) untuk mendampingi Ganjar ditanggapi dengan dingin oleh Megawati.

Adapun kedua calon kuat cawapres itu adalah Menteri Pariwisata Sandiaga Uno dan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir.

Sandiaga diberitakan memainkan peranan penting dalam kemenangan Bobby Nasution, menantu Jokowi pada pemilihan Walikota Medan pada Desember 2020.

Sementars itu, keluarga Thohir adalah pendonor dana utama kampanye Jokowi pada pemilihan presiden (pilpres) 2019.

Politisi itu menyebut kekecewaan Jokowi membuatnya saat ini mempertimbangkan untuk mendukung Menteri Pertahanan Prabowo Subianto menjadi suksesornya pada pilpres 2024.

Dilaporkan, Jokowi juga telah berdiskusi dengan Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto mengenai nama capres yang akan didukung. Adapun Golkar saat ini sedang bermanuver mempertimbangkan mendukung Prabowo.

Juru Bicara Golkar Nurul Arifin menyampaikan kepada The Straits Times bahwa partai beringin tidak punya komentar tambahan terhadap isu itu.

Tetapi, Megawati juga diberitakan menyampaikan kegusarannya terhadap Jokowi yang menurutnya adalah petugas partai.

“Ibu menilai Presiden terlalu banyak mencampuri urusan internal partai yang bukan bagian dari kewenangannya” tutur politisi senior PDIP itu merujuk Megawati dengan panggilan Ibu.

Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto dan tenaga ahli Kantor Staf Presiden Ali Mochtar Ngabalin tidak merespons ketika dimintai komentarnya oleh The Straits Times.

Awal Mula Keretakan Jokowi dengan Megawati

Ketua Majelis Syuro Partai Ummat Amien Rais menyoroti kebijakan pembukaan keran ekspor pasir laut.

Hal itu disampaikan Amin Rais lewat channel YouTubenya @amienraisofficial, Kamis (1/6/2023).

Amien Rais menyebut, kebijakan ini sudah dilarang pada era pemerintahan Presiden Megawati Soekarnoputri.

Oleh karena itu, ia heran kenapa Presiden Joko Widodo (Jokowi) justru mau melakukan hal sebaliknya.

Padahal alih-alih menguntungkan, ekspor pasir laut justru bisa merusak lingkuhan dalam jangka panjang.

“Kita dikagetkan dengan Peraturan Pemerintah No. 26 Tahun 2023 Tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut,” ujar Amien Rais.

“Dalam PP ini pelaku usaha diizinkan mengekspor pasir laut milik Indonesia.”

“Padahal Bu Megawati ketika menjadi presiden sudah melarang ekspor pasir laut sekitar 20 tahun lebih yang lalu,” imbuhnya.

Amien Rais kemudian mengungkit pembangunan Bandara Changi, Singapura yang seluruhnya merupakan hasil reklamasi pasir laut Indonesia.

“Airport Changi yang dibangun tahun 1975 yang luasnya 25 km, seluruhnya hasil reklamasi laut Indonesia,” ungkap Amien Rais.

“Ini sekelumit cerita, ketika saya jadi ketua MPR, saya kedatangan tamu PM Singapura yang ditemani Dubes Singapura di Jakarta.”

“Ketika saya bertana mengatapa Singapura mencuri pasir laut Indonesia, nah si perdana menteri Singapura itu mengatakan Singapura tidak mencuri, tapi membeli pasir laut dari pasar bebas,” sambungnya.

Amien Rais kemudian menceritakan saat itu ia mencecar PM Singapura yang menurutnya tahu asal pasir yang dibelinya.

Amien Rais juga menyebut PM Singapura melakukan kejahatan besar karena membeli pasir curian dari laut Indonesia.

Menanggapi hal itu, PM Singapura disebut Amien Rais terdiam.

“Dua tamu itu tampak kaget dan segera pulang,” ungkapnya.

“Nah para wakil ketua MPR yang mendampingi saya lantas berkata, kurang lebih ‘Wah Pak Amien Anda terlalu strict, to the point, enggak pakai basa-basi diplomasi.’ Tetapi mereka menyalami saya dengan hangat.”

Amien Rais pun menanyakan keputusan apalagi yang akan dibuat Jokowi.

“Jadi Pak Jokowi Anda mau membuat keputusan apalagi supaya negara kita makin lemah?,” tanya Amien Rais.

“Pak Jokowi, tinggal 15-16 bulan lagi Anda jadi presiden, tolonglah pegang teguh Pancasila dan UUD 1945,” sambung dia.

Diketahui, pembukaan keran ekspor pasir laut ini menuai kritik dari berbagai pihak.

Pengamat Ekonomi Energi Universitas Gadjah Mada, Fahmy Radhi menilai kebijakan ini sebaiknya dibatalkan. Pasalnya bisa merusak lingkungan.

“Izin ekspor pasir laut dapat menyebabkan kerusakan lingkungan dan ekologi yang lebih luas dan membahayakan bagi rakyat pesisir laut,” kata Fahmy dalam pernyataannya kepada Tribunnews, Kamis (1/6/2023).

“Bahkan pengerukan pasir laut secara ugal-ugalan akan menenggelaman pulau-pulau di sekitarnya.”

Keuntungan ekonomi yang didapat Indonesia pun kecil, tak sebanding dengan dampak negatifnya.

“Keuntungan ekonomi yang diterima Indonesia atas ekspor pasir laut itu (kecil), tidak setimpal dengan kerusakan lingkungan dan ekologi yang akan terjadi,” ujar dia.

Hal senada diungkapkan oleh Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi PKS, Slamet.

Menurutnya, kebijakan ini bisa merusak ekosistem pesisir Indonesia. (HLP)